badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sederat terobosan serta berbagai situs untuk mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal tersebut di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku selama manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan program dan dilaksanakan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin perihal pengadaan tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih memberikan kepastian serta keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan terhadap warga yang ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, ujarnya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah agar kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditentukan saatnya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan publik diharapkan tidak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap menggarap pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat pada papua bila telah jelas warga hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya selama rapat itu mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat di papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini serta sedang mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana pada dalamnya, antara lain membuat perihal reforma agraria, serta hak atas tanah penduduk hukum adat. disamping tersebut, bpn ri juga menggarap sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi serta harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah bisa lebih berdaya untuk, bpn ri dan menggarap percepatan pensertipikatan tanah, ujarnya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah mampu lebih terpeleihara, oleh karenanya mampu membawa faedah dan lebih besar bagi terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa serta mesti disadari kepada pihak kecil, ujarnya.
oleh karena tersebut, hendarman mengatakan, bpn mau selalu menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona gratis, web jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) juga web one day service.