ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah usah menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) dalam memesan kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak salah diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar kenal keadaan pada lapangan, mulai dari pergi hingga sampai dalam luar negeri, papar mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang dengan tema mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya membeli pjtki menjadi pihak daripada proses pelayanan serta perlindungan terhadap kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka peluang dan akses dan luas terhadap keterlibatan pjtki dengan tujuan meningkatkan nilai sistem supaya pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga latihan, perlindungan di dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar untuk mitra pada semua proses kebijakan, bukan untuk objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya pada ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran baru belum maksimal sehingga masih belum dapat diaplikasikan selama penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia berbagi dijadikan tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra selama membuat kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan dalam lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang menjadi pelaksana selama lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan melibatkan pjtki untuk partner pemerintah. jangan bila banyak keberhasilan juga prestasi pemerintah yang menerima, tapi apabila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya pihak pjtki sesungguhnya seringkali berhasil menyelesaikan urusan-urusan para pekerja migran di luar negeri, termasuk persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah selama luar negeri sehingga cenderung sulit agar melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji terhadap apjati agar menyatakan aspirasi itu kepada pemerintah agar dilakukan pembahasan untuk menciptakan kebijakan dan dapat menyebabkan iklim usaha dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah semua input ini aku sampaikan terhadap pemerintah, kta hendak membahas dulu supaya mencari kenal apakah telah sesuai ataupun baru ada yang mesti diperbaiki, ujar mahfud.