proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat karena alokasi anggaran untuk kementerian studi dan kebudayaan terkena blokir, tutur wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan tersebut masuk di aktifitas yang diblokir atau dibintang karena belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi data dukung berupa tor juga rab, ujarnya pada pemaparan pada jakarta, jumat.
anny mengajarkan, di mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan juga kebudayaan memperoleh pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran sebab sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 serta penyerahan dipa pada presiden selama desember kemarin, belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor serta rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab adalah model yang harus dibayarkan juga disediakan awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian studi juga kebudayaan merupakan dana agar model un melalui target peserta 14.080.619 siswa dan unit uang rp39.000 per siswa.
namun setelah kementerian pendidikan serta kebudayaan menceriakannya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target peserta 12.223.453 siswa serta unit biaya rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menjelaskan pula bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian mengusulkan pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu pada sasaran juga unit uang di keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, dalam 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan demikian, di dasarnya tak terkandung keterlambatan signifikan untuk penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi serta kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak untuk pengadaan telah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar yang belum mampu dicairkan, herry menyatakan, keputusannya baru menunggu persetujuan komisi x dpr.
itu ujarnya untuk ujian sd, sebab ujian sd belum berlangsung, ujarnya.